Selain merencanakan untuk melakukan kompetensi dasar kepada seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK se-Maluku, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, juga merencanakan program mobile guru, yang mulai dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada April mendatang.

“Mobile guru ini dari sekolah yang penuh ke sekolah yang tidak memiliki guru. Yang pastinya mereka tidak tinggal tetap disitu, mungkin cuma enam bulan, setelah itu saya ganti dengan yang lain atau roling,”ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Ibu Insun Sangaji, kepada awak media usai pembukaan Forum OPD Dikbud Maluku yang berlangsung, di Golden Palace, Rabu (19/2/2020).

Dikatakan, program yang direncanakan ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan mutu pendidikan dan distribusi guru ke daerah yang minim tenaga pendidikan. Mengingat, kata Insun, selama ini penyebaran guru di Maluku tidak merata terutama didaerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

“Jadi guru-guru tidak usah takut kalau di mobile, tidak mungkin dia tinggal di tempat itu selamanya, dia hanya sementara, itu juga penyegaran. Mungkin guru-guru di Ambon sudah sumpek saya pindahkan sebentar, mungkin enam bulan dia balik lagi atau pindah ke tempat lain, tetapi konsekuensinya adalah biaya, tapi tidak usah khawatir untuk mereka punya gaji dan sertifikasi, dan yang tidak punya sertifikasi kita akan urus untuk mendapat sertifikasi,”tuturnya. Untuk sekolah yang tidak memiliki Mess, pihaknya akan mengontrak rumah. Untuk biayanya berasal dari Dikbud Provinsi Maluku.

Orang nomor satu di Dikbud Provinsi Maluku ini juga akan melakukan seleksi kepada seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK, guna mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah yang sampai saat ini masih kosong atau masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). “Kita sudah programkan kegiatan ini, untuk sekolah yang sudah memiliki kepala sekolah saya hanya akan uji kompetensi,”tandasnya.

Untuk itu, jelas Akademisi Universitas Pattimura ini, semua program yang diprioritaskan direncanakan di tahun ini akan dipush ke APBD-Perubahan, jika tidak bisa maka diundur sampai tahun 2021. Tapi tentu, tetap berkoordinasi dengan Gubernur. “Yang jelas program yang dilaksanakan lebih banyak ke peningkatan mutu guru dan distribusi guru yang merata,”ucapnya.

Dia juga menegaskan, ada banyak sekali persoalan guru yang diterimanya, tentu menjadi perhatian serius untuk diselesaikan. “Saya tidak melihat siapapun datang dengan masalah, maka akan segera diselesaikan. Tidak pernah kita endapkan masalah, hari ini masalah datang, hari ini juga saya akan menyelesaikan, karena memang guru harus diperhatikan,”katanya.

Karena menurutnya, pendidikan ujung tombaknya guru, kalau guru tidak diperhatikan maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dalam meningkatkan mutu pendidikan di negeri seribu pulau ini. ()