Pendidikan di Maluku Sudah Terpuruk Puluhan Tahun, Bukan di Zaman Murad Ismail

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji, menyatakan bahwa keterpurukan pendidikan di Maluku sudah berlangsung selama puluhan tahun dan bukan terjadi di masa kepemimpinan mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Hal ini disampaikan Insun Sangadji dalam pertemuan dengan wartawan pada Kamis (12/9/2024)
 

Sangadji mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar mengenai posisi Provinsi Maluku yang berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi di Indonesia terkait mutu pendidikan, sejak tahun 2019. Namun, menurutnya, sejak tahun 2021 hingga saat ini, tidak ada data terbaru yang dapat mengonfirmasi peringkat tersebut.

"Sejak 2021 hingga sekarang, tidak ada data yang tersedia. Bahkan, setelah saya mengecek ke Kementerian, mereka malah balik bertanya kepada saya. Tidak ada data yang menunjukkan Maluku berada di peringkat 30 dari 34 provinsi saat itu.Nah kalau ada yang bilang Maluku punya  rangking buruk, silahkan tunjukan datanya" jelas Sangadji. 

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku hanya memiliki 428  sekolah  SMA/SMK/SMALB untuk seluruh wilayahnya, sedangkan di kabupaten lain seperti Kabupaten Maluku Tengah , jumlah sekolah dasar dan menengah pertama saja lebih dari 700 sekolah.

"Kami tidak bisa bergerak sendiri untuk mengangkat peringkat pendidikan di Maluku. Jika ada penilaian, maka penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua jenjang pendidikan, tidak hanya SMA, SMK, atau SMALB," tambahnya.

Meskipun demikian, Sangadji optimis dengan potensi sumber daya manusia di Maluku. "Orang Maluku itu cerdas karena mengonsumsi omega-3 yang banyak terdapat dalam biota laut. Saya akui kita masih banyak kekurangan, tapi bukan berarti kita tidur. Kita terus berupaya untuk mendorong mutu pendidikan," tutupnya.

Sangadji berharap dengan kajian dan langkah-langkah yang telah diambil, mutu pendidikan di Maluku akan terus meningkat. (*)