Wagub : Sinkronisasi dan Muatan Lokal Harus Diperhatikan

Admin 2020-04-08 12:59:49 Berita Dinas 1436x dibaca
Wagub : Sinkronisasi dan Muatan Lokal Harus Diperhatikan

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus mendorong peningkatan dan perluasan kearifan lokal budaya Maluku serta mempromosikan identitas budaya Maluku baik secara lokal, nasional dan internasional. Untuk itu, sinkronisasi dan muatan lokal harus diperhatikan.

Dalam acara pembukaan Forum OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku, yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Rabu (19/2), Wagub mengakui, sinkronisasi merupakan hal utama sebab hadir seluruh pemangku kepentingan yang berasal dari 11 kabupaten/kota serta instansi terkait. Ditekankan pula, ini semua dilakukan demi kemajuan pendidikan dibumi Maluku.

Lebih lanjut, kata Wagub, pembahasan dalam Forum OPD ini harus memperhatikan penyusunan anggaran demi mutu pendidikan yang berkualitas. Selain itu, Dikbud mesti memberikan perhatian penuh atau bantuan pendidikan kepada pulau-pulau terluar.

Wagub juga mintakan agar Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangadji, supaya memberikan perhatian serius kepada cabang-cabang dinas yang tersebar di kabupaten/kota, agar tidak melakukan tindakan semena- mena terhadap para guru. Dan yang penting lagi menyangkut pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi muatan lokal yang didalamnya ada adat istiadat perlu dilestarikan.

Sementara itu, Sekdikbud Provinsi Maluku Drs. Husein, dalam laporannya, menuturkan, Forum OPD ini diselenggarakan untuk mengsinkronisasikan semua program kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat. Dimana semuanya berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, hingga perlu keterlibatan pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pendidikan tahun 2020-2021 serta evaluasi program 2019-2020.

“Apa yang akan kami laksanakan ini sesuai dengan tema “optimalisasi merdeka belajar melalui peningkatan mutu relevansi daya saing pendidikan dan budaya, agar terjamin kesejahteraan berdaulat dalam gugus pulau”, dimana peserta berjumlah 75  orang terdiri dari kepala dinas pendidikan  kabupaten/kota, MKKS, serta instansi terkait,”ujarnya.

Narasumber berasal dari pusat yakni Staf dari Kemendikbud RI dan daerah diantaranya Bappeda Provinsi Maluku, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, Dekan FKIP Unpatti dan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Berita Terkait