Percepatan mutu layanan pendidikan : Fokus pada Kualitas SDM dan Pemerataan Layanan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, James Th. Leiwakabessy, menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi signifikan di sektor pendidikan.

Dalam keterangannya selesai rapat di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (16/4/2025),  Leiwakabessy menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada tiga agenda utama yang bertujuan mendorong percepatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan konsolidasi kelembagaan dan konsultasi organisasi, guna memastikan struktur birokrasi pendidikan berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujarnya.

Agenda kedua, lanjut Leiwakabessy, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik aparatur sipil negara (ASN), tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan non-PNS.

Hal ini dianggap penting untuk mendukung program-program strategis pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu secara menyeluruh.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah persoalan administratif yang masih menjadi kendala, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti kenaikan pangkat, tunjangan berkala, serta pembayaran TPP, gaji guru, tenaga honor, dan kependidikan.”ulasnya

Leiwakabessy menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini akan menjadi prioritas, dan ditargetkan rampung paling lambat pada minggu keempat bulan ini.

“Segala bentuk keterlambatan akan kami perbaiki dengan menyusun mekanisme dan tata kelola yang lebih efisien, sehingga ke depan tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan dasar pendidikan,” tambahnya.

Dalam kerangka visi jangka menengah, Plt Kadis Pendidikan ini juga menyampaikan ekspektasinya untuk membawa Maluku naik peringkat secara nasional dalam bidang pendidikan.

Saat ini, Provinsi Maluku masih berada di peringkat ke-32 secara nasional, dan oleh karena itu, upaya serius akan diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

“Salah satu fokus kami adalah pemerataan distribusi tenaga pendidikan di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku, termasuk penyusunan program kerja yang berbasis pada kebutuhan riil lapangan.”ungkapnya.

Dengan demikian, anggaran yang disusun akan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebijakan strategis pendidikan daerah.

Leiwakabessy menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, agar transformasi yang dicanangkan dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi generasi penerus Maluku.”